TAX AND ACCOUNTING BELOVED

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN


A      PENGERTIAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istliah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan sampai bagaimana baiknya manajer pusat pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang langsung dibawah pengawasannya dan yang merupakan tanggungjawabnya atau suatu sistem yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban.

Menurut Hansen, Mowen (2005:116) definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: ”Akuntansi pertanggungjawaban adalah Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.” Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban menurut LM Samryn (2001: 258) adalah sebagai berikut : “Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen.

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut :

a.       Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat manajemen.

b.      Akuntansi pertanggungjawaban mendorong para individu, terutama para manajer untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

c.       Penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah berdasarkan pusat pusat pertanggungjawaban. Dari laporan pertanggungjawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga penyimpangan yang  terjadi dapat dianalisa dan dicari penyelesaiannya dengan manajer pusat  pertanggungjawabannya.

d.      Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang berguna bagi pimpinan dalam penyusunan rencana kerja periode mendatang, baik untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban maupun untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan.
Sedangkan menurut Mulyadi (1983 : 379-380) dikemukakan: “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan”.

Didalam pengertian di atas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban :

1.      Struktur organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana organisasi disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggungjawab adalah sebaliknya.

2.      Anggaran

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Diikut sertakannya semua manajer dalam penyusunan.

3.      Penggolongan biaya

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggung jawabkan olehnya. Pemisahan biaya kedalam biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban.

  • Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu.
  • Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini tidak dapat mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan.

4.      Sistem akuntansi

Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.

5.      Sistem pelaporan biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terrendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tiap manajemen diatasnya disajikan total biaya tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri.

Di dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi adalah sebagai berikut :

1.      Struktur organisasi yang menetapkan secara jelas dan tegas menggambarkan
pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk setiap unit dalam struktur organisasi.

2.      Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh tiap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan.

3.      Adanya pemisahan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya suatu biaya oleh seorang manajer pusat biaya tertentu dalam perusahaan.

4.      Adanya klasifikasi dan kode rekening yang disesuaikan dengan tingkatan manajemen dalam perusahaan.

5.      Sistem pelaporan biaya pada setiap tingkatan perusahaan telah memenuhi syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban

 

B       TUJUAN DAN KEUNTUNGAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN

Didalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari Akuntansi Pertanggungjawaban itu sendiri.

Menurut Robert N. Anthony dan Roger H. Hermanson (2001: 57) dikemukakan bahwa : “Tujuan Akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya.”
Berdasarkan tujuan-tujuan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Akuntansi Pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

Adapun keuntungan dari Akuntansi Pertanggungjawaban adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.

 

Manfaat dari Akuntansi Pertanggungjawaban adalah :

1.      Dasar penyusunan anggaran

2.      Penilai kerja manajer pusat pertanggungjawaban

3.      Pemotivasi manajer

4.      Alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas.

C      PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN

      Pengertian Pusat Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipirnpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkatan yang terendah bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi, regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya, Pada tingkatan yang lebih tinggi pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departernen-departemen ataupun divisi-divisi. Biasanya istilah pusat pertanggungjawaban hanya kita terapkan untuk unit-unit kecil dalam organisasi ataupun unit-unit kerja yang terletak pada tingkat bawah dalam suatu lingkup organisasi.

Pengertian pusat pertanggungjawaban yang dijelaskan oleh beberapa ahli antara lain : Hansen, Mowen (2005:116) mengartikan pusat pertanggungjawaban sebagai berikut :“Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu”.
Sedangkan pusat pertanggungjawaban menurut Moriarty and Allen (1991: 5) adalah sebagai berikut : A Responsibility centeries an activity on collection of activities supervised by a single individual.

Dengan demikian dari berbagai pendapat diatas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas aktivitas unit yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dapat berupa unit organisasi seperti seksi, segmen, departemen, divisi atas sebuah perusahaan.

      Jenis-jenis Pusat Pertanggung jawaban

Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk mencapai sasaran tertentu, jadi sasaran dari masing-masing individu dalam liar-liar pusat pertanggungjawaban itu harus diusahakan agar selaras, serasi dan seimbang dalam usaha rnencapai sasaran umum dari organisasi secara keseluruhan. Suatu pusat pertanggungjawaban pada dasarnya dibentuk untuk rnencapai sasaran tertentu yang selaras dengan sasaran umum organisasi.

      Masukan Keluaran

Sumber daya yang Produk/Jasa digunakan

Setiap pusat pertanggungjawaban membutuhkan masukan yang berupa sejumlah bahan baku, tenaga kerja, ataupun jasa-jasa yang akan di proses dalam pusat pertanggungjawaban, hasil proses tersebut menghasilkan keluaran yang berupa produk atau jasa.

Ada empat tipe pusat pertanggungjawaban yang didasarkan kepada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran dalam bentuk pendapatan ataupun secara bersama-sama yaitu :

  • Pusat Pendapatan (Revenue Center)
  • Pusat Pembiayaan (Cost Center)
  • Pusat Laba (Profit Center)
  • Pusat Investasi (Investment.Center)

Keterangan:

1)      Pusat Biaya (Cost Center)

Pusat biaya adalah bentuk segmen terkecil dari aktivitas atau pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggungjawab dalam mengendalikan biaya-biaya yang terjadi didalamnya tanpa menghubungkan dengan nilai uang dari keluaran yang dihasilkan. Sebuah pusat biaya tidak mengendalikan penjualan atau aktivitas perusahaan. Laba sebuah departemen yang berbentuk pusat biaya sulit ditentukan karena adanya masalah dalam alokasi pendapatan. Tujuan dari manajer pusat biaya ini adalah meminimalkan perbedaan antara realisasi biaya dengan anggarannya.
Pusat biaya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

-          Pusat Biaya Teknik

Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya berupa biaya teknik yaitu biaya yang masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat. Dalam mengukur prestasi kerja manajer pusat biaya, biaya-biaya yang dapat diukur biasanya telah menggunakan biaya standar. Penilaian efisiensi pusat biaya teknik dilakukan dengan membandingkan masukan dengan keluarannya, artinya biaya yang sesungguhnya terjadi pada pusat biaya ini dibandingkan dengan standarnya, kemudian dihitung dan dianalisa penyimpangan yang terjadi.

-          Pusat Biaya Kebijakan

Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya berupa biaya kebijakan yaitu biaya yang antara masukan dan keluarannya memiliki hubungan yang erat dan nyata. Pusat biaya ini keluarannya tidak dapat diukur dengan besaran nilai uang, karena walaupun menghasilkan keluaran, namun keluarannya itu sulit diukur secara kuantitatif atau tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya.
Pengendalian pengeluaran biaya yang telah mendapatkan persetujuan manajemen dengan pengeluarannya.

2)      Pusat Pendapatan (Revenue Center)

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur dengan satuan moneter, sedangkan masukannya tidak. Jadi, prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Dalam pusat pendapatan, keluaran (dalam bentuk pendapatan) diukur dengan satuan moneter, tetapi tidak terdapat hubungan yang erat dan nyata antara masukan (biaya) dengan pendapatan. Sebenarnya pengukuran prestasi manajer pusat pendapatan yang hanya berdasarkan tingkat penjualan dipandang terlalu sempit. Pengukuran itu perlu ditambah dengan penilaian prestasi atas dasar laba atau kontribusi laba bruto, yaitu dengan menganalisis laba kotor dengan laba bruto yang diharapkan atau dianggarkan.

3)      Pusat Laba (Profit Center)

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban dimana baik masukan (biaya yang dikonsumsi) maupun keluarannya (pendapatan yang berhasil dicapai) dapat diukur dengan satuan moneter. Selisih antara pendapatan dengan biaya adalah laba yang diperoleh atau rugi yang diderita.
Pembentukan pusat laba memerlukan perincian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta dukungan informasi agar manajer yang bersangkutan dapat merencanakan kegiatan-kegiatan pada unit kerjanya dengan baik.

4)      Pusat Investasi (Investment Center)

Pusat Investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang paling luas, karenanya manajer berwenang dalam mengendalikan pendapatan dan biayanya, baik biaya operasi maupun biaya yang timbul sehubungan dengan usaha memperoleh sumber daya dan menentukan barang modal yang akan dibeli. Masalah utama dalam sebuah pusat investasi adalah laba yang dihasilkan dan harta yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut, yaitu apakah yang dihasilkan telah sebanding dengan modal yang diinvestasikan. Manajemen pusat investasi diharapkan memperoleh laba sebesar jumlah yang ditetapkan untuk setiap nilai rupiah yang diinvestasikan. Prestasi pusat investasi ini diukur dengan menilai tingkat Residual, Income maupun tingkat Return On Investment.

D      INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN

 

Manajemen dari berbagai jenjang organisasi suatu perusahaan memerlukan  informasi keuangan untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau bagiannya. lnformasi keuangan ini merupakan masukan yang penting bagi para manajer dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Berbeda dengan pihak luar yang memerlukan informasi keuangan guna mengambil keputusan untuk menentukan hubungan mereka dengan suatu perusahaan, para manajer memerlukan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan atau bagian yang dipimpin oleh manajer yang bersangkutan. Informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para manajer tersebut diolah dan disajikan oleh tipe akuntansi. Oleh karena karakteristik keputusan yang dibuat oleh pihak luar berbeda dengan karakteristik keputusan yang dibuat oleh para manajer, maka ha! ini mempunyai dampak terhadap karakteristik sistem pengolahan informasi akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan tersebut. Informasi akuntansi pertanggungiawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Dalam penyusunan anggaran, tiap manager dalam organisasi merencanakan biaya dan pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya di bawah koordinasi manajemen puncak. Pelaksanaan anggaran tersebut memerlukan informasi akuntansi guna memantau sampai seberapa jauh tiap manajer tersebut melaksanakan rencananya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manager dan sekaligus untuk memotivasi para manager dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing.

E       INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT DALAM PENGENDALIAN MANAJEMEN

Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen, karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendaban dapat dilakukan dengan cuma memberikan tanggungjawab kepada masing-masing manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya, dan berusaha mengajukan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut di bawah pengendaliannya.

Dengan demikian anggaran harus disusun untuk setiap pusat pertanggungjawaban, yang dibebani tanggungjawab atas pendapatan dan biaya. Disamping itu melalui realisasi dari setiap pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat ditentukan selisih (Variance) dan anggaran. Selanjutnya selisih ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai prestasi manager dari setiap pusat pertanggungjawaban.

Dalam hal ini akuntansi pertanggungjawaban penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi; karena dapat menekankan hubungan antara lnformasi dengan jasa yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi manager untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya yang menjadi tanggungjawab dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut manager yang bertanggungjawab. Dengan demikian informasi yang ada melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat mencerminkan nilai yang dibuat oleh setiap manager dalam menggunakan berbagai sumber ekonomi untuk melaksanakan peran manager tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan.

      Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif biasanya dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan dana sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang tanggungjawab tersebut untuk memungkinkan melaksanakan tanggungjawabnya. Sumber ekonomi yang disediakan yang memungkinkan manager bertangggungjawab dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter standard yang berupa informasi akuntansi. Penyusunan Anggaran dilakukan hanya jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur berbagai sumber ekonomi yang disediakan bagi tiap manajer yang bertanggungjawab dalam usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam tahun anggaran.

      Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Ukur Kinerja Manager

Informasi akuntansi adalah salah satu informasi terpenting bagi perusahaan. Namun informasi akuntansi bukanlah merupakan satu-satunya informasi formal yang digunakan oleh perusahaan ini. Selain informasi akuntansi, perusahaan ini juga menggunakan informasi manajemen. Tujuanya adalah untuk menyajikan kepada manager mengenai informasi yang berguna dalam mengambil keputusan.

Informasi akuntansi sangat berguna, baik untuk pihak intern organisasi perusahaan maupun untuk pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern. informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengetahui hasil kerja dari para manager, hasil kerja tersebut dapat berupa laporan. Sistem pelaporan pertanggungjawaban menyajikan informasi untuk pengendalian manajemen. Pada hakekatnya, sistem pelaporan pertanggungjawaban juga dikenal sebagai sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terdiri dari seperangkat laporan di dalam suatu perusahaan.

      Pengukuran Kinerja Manager Pusat Pertanggungjawaban

Prestasi kerja atau yang biasa juga disebut kinerja adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan oleh karena itu pengukuran atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian bagi pencapaian tujuan perusahaan. Dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manager pusat pertanggungjawaban ada tiga kriteria yang digunakan yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi adalah perbandingan, antara output yang dihasilkan dengan besarnya input yang digunakan. Sedangkan efektivitas adalah hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban yang sasarannya harus dicapai. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan organisasi sedang efisiensi tidak ekonomis dimaksudkan sebagai penggunaan sumber dana seminimal mungkin. Suatu pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan operasinya harus memenuhi ketiga kriteria di atas. Dari uraian mengenai berbagai tipe pusat pertanggungjawaban tersebut di atas, manajer pusat pertanggungjawaban diukur prestasinya berdasarkan karakteristik masukan dan keluarannya.

Biaya merupakan tolok ukur prestasi bagi manajer pusat biaya, sedangkan pendapatan merupakan tolok ukur prestasi bagi manajer pusat pendapatan. Dalam pusat investasi rasio laba dengan investasi utau residual income dipakai sebagai tolok ukur prestasi manajer pusat pertanggungiawaban tersebut. Perlu diingat bahwa manajer pusat pertanggungjawaban tidak hanya diukur prestasinya dengan menggunakan tolok ukur keuangan saja, namun masih ada tolok ukur non keuangan yang digunakan untuk mengukur prestasi manajer pusat pertanggungjawaban.

F       METODE PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran kinerja merupakan satu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan. Melalui pengukuran perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya dan menemukan phase out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif. Selama ini belum dirasakan adanya suatu metode penilaian yang secara akurat dan komprehensif mampu memberikan penilaian secara wajar atas kondisi suatu perusahaan. Ditengah kekurangan alat ukur untuk menilai kinerja operasional, beberapa metode yang dapat dipergunakan antara lain:

  • Analisa Rasio
  • Anggaran
  • Balance Scorecard
  • Economic Value Added (EVA)
  • Benchmarking.

      Pembebanan Tanggung Jawab Biaya Dalam Sistem Akuntansi Pertangungjawaban Tradisional

Proses penyusunan anggaran selalu menghadapi masalah penentuan wewenang manager atau suatu biaya. Dalam menentukan terkendalikan atau tidaknya suatu biaya, dicerminkan melalui biaya yang dikeluarkan ataukah melalui sumber daya yang dikonsumsi sebagai contoh adalah biaya Departemen Listrik yang dinikmati manfaatnya oleh departemen produksi dan departemen lainnya dalam perusahaan. Jika terkendalinya biaya didasarkan pada sumber daya yang dikonsumsi, maka manager departemen produksi dan departemen lain sebagai konsumen sumber daya listrik dibebani tanggungjawab atas terjadinya biaya listrik tersebut, sedangkan jika terkendalinya biaya didasarkan atas biaya yang dikeluarkan maka manager departemen listrik dibebani tanggungjawab sepenuhnya terhadap biaya listrik tersebut.

      METODE PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB BIAYA LISTRIK

Metode I Pembebanan berdasarkan kapasitas pelayanan

Dalam metode pembebanan tanggung jawab ini,biaya departemen listrik dibebankan berdasarkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pokok departemen pemakai. Dengan cara pembebanan ini, departemen pemakai dibebani biaya departemen penghasil jasa berdasarkan proporsi kapasitas yang disediakan oleh departemen penghasil jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok departemen pemakai. Dengan cara ini departemen pemakai akan dibebani dengan biaya yang tidak terkendalikan oleh mereka, karena biaya yang diterima oleh departemen pemakai dari alokasi akan sama, tidak peduli apakah departemen pemakai menggunakan atau tidak menggunakan jasa departemen penghasil jasa.

Metode2 Pembebanan berdasarkan Kapasitas Pelayanan dan Pemakaian

Dalam Metode ini, biaya departemen listrik dibebani tanggung jawab dengan 2 cara:
1. Biaya Tetap dibebankan berdasarkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pokok Departemen pemakai

2. Biaya Variabel dibebankan berdasarkan pemakaian jasa oleh Departemen Pemakai.
Dengan cara ini, Departemen Pemakai dibebani biaya tetap Departemen Penghasil jasa berdasarkan proporsi kapasitas yang disediakan oleh Departemen Penghasil jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok Departemen pemakai biaya variabel departemen penghasil jasa berdasarkan proporsi jumlah kapasitas yang dipakai.

Metode 3 Pembebanan berdasarkan Pemakaian

Dalam metode ini, biaya departemen penghasil jasa dipandang dapat terkendalikan seluruhnya oleh departemen pemakai. Oleh karena itu, biaya departemen Listrik sebesar dibebankan dengan cara membagi total biaya tersebut dengan total kebutuhan listrik Departemen produksi, Departemen produksi dibebani biaya Departemen Listrik sebesar Rp0.333(Rp60.000/100.000)

      Rekayasa Informasi Pertanggungjawaban dalam Aktivity-based Responsibility Accounting

Untuk memungkinkan majement melakukan pengelolaan aktivitas, sistem akuntasni pertanggungjawaban harus memisahkan biaya-penambah nilai dan biaya bukan-penambah nilai. Pemisahan biaya ini diperlukan agar manajement:

1. Dapat memusatkan perhatian mereka terhadap pengurangan dan alhirnya
menghilangkan biaya-bukan-penambah nilai

2. Menyadari besarnya pemborosan yang sekarang sedang terjadi

3. Memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan biya-bukan penambah nilai kepada manajemen dalam bentuk perbandingan antar periode

Formula perhitungan Biaya-Penambah dan Bukan-Penambah Nilai adalah:
Biaya-penambah Nilai = Kst * Hst
Biaya-bukan-Penambah Nilai =(Kst – KS)*Hst

Keterangan :
Kst : Kuantitas ideal cost diver
KS : Kuantitas Sesungguhnya cost driver yang digunakan
Hst : Harga Stndar per unit cost driver.
Cost Driver adalah Suatu factor yang menjadi penyebab(pendorong timbulnya biaya aktivita tertentu).
Contoh: jika persiapan(set up) mesin sebelum produksi suatu pesanan dimulai merupakan suatu aktivitas, maka biaya set up mesin timbul karena aktivitas set
up dilaksanakan

REKONSILIASI FISKAL


A.    LATAR BELAKANG REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba mennurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas.

Jika satu entitas (WP) harus menyusun 2 laporan keuangan yang berbeda maka disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga, uang juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu :

  • Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.

Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan pajak sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.

  • Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis.

Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis.

  • Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketetntuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan pajak.

 

B.     PENYEBAB PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

  1. 1.      Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip SAK yang telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal, diantaranya adalah :

a)      Prinsip konversatisme, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakuidalam fiskal.

b)      Prinsip harga perolehan, dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

c)      Prinsip pemadanan (matching), akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.

 

  1. 2.      Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

a)      Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial meperbolehkan untuk memakai berbagai metode yang ada. Namun apabila pada akuntansi fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode Average dan FIFO.

b)      Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan metode penyusutan berbagai jenis, apabila dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan garis lurus dan saldo menurun. Selain itu apabila akuntansi komersial kita dapat memperkirakan umur ekonomis aktiva tetap, namun pada fiskal yang memutuskan adalah Menteri Keuangan. Demikian pula dengan nilai residu, akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan nilai residu, sedangkan fiskal tidak diperoleh menggunakan nilai residu.

c)      Metode penghapusan piutang

Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diiatur dalam peraturan perpajakan.

3.      Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

a)      Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

Contoh:

§  Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bantuk natura

§  Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal vantura dari badan pasangan usaha.

§  Hibah, bantuan, sumbangan

§  Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dari dana pensiun

§  Penghasilan dividen yang diterima oleh PT, koperasi, BUMN/ BUMD, sebagai WPDN dengan persyaratan tertentu.

§  Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh)

 

b)      Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.Contoh:

§  Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

§  Penghasilan berupa hadiah undian

§  Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya

§  Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan

§  Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyelidikan tindak pidana, dll)

§  Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

 

c)      Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:

§  Kerugian suatu usaha di luar negeri

§  Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya

§  Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran

 

d)     Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh:

§  Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura

§  Pajak penghasilan

§  Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan

§  Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, dll.

 

C.    JENIS PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA KOMERSIAL DAN FISKAL

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

a.       Beda Tetap (Permanent Different)

b.      Beda Waktu (Time Different)

      Beda Tetap (Permanent Different)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena :

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya:

o   Bunga Deposito dan Tabungan lainnya

o   Penghasilan berupa hadiah undian

o   Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau

o   bangunan,

o   Penghasilan dari  usaha jasa konstruksi dan

o   Penghasilan dari persewaan

o   tanah dan/atau bangunan

o   dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

 

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya:

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ;

o   yang bukan objek pajak;

o   yang pengenaan pajaknya bersifat final;

o   yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan

o   penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan  dalam bentuk natura dan kenikmatan

 

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakuai oleh akuntansi komersial  namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakuai oleh akuntansi komersial namun  secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

      Beda Waktu (Time Different)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan  laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena :

Penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena :

o   Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun

o   Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO

o   Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.

Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.

D.    TEKNIK REKONSILIASI FISKAL

Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut  dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

Jika suatu biaya/ pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menturt fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/ pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

Jika suatu biaya/ pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/ pengeluaran teersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

 

E.     FORMAT REKONSILIASI FISKAL

Berikutnya akan disampaikan contoh format Rekonsiliasi Fiskal.

 

Laba menurut Laporan Keuangan komersial ……………..                     Rp xxx

Koreksi Positif (Ditambah)

Pengeluaran yg tdk dpt dikurangkan………………..            Rp xxx

Pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak   Rp xxx

Pengel. berkaitan pengh. yg telah dikenakan pjk brsfat final  Rp xxx.

Beda penghitungan antara PSAK dan PPh ………….             Rp xxx.

Total koreksi positif                                                                                  Rp xxx

 

Koreksi Negatif (Dikurangi)

Penghasilan yang bukan objek pajak ……………………      Rp xxx

Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final….       Rp xxx

Beda penghitungan antara PSAK dan PPh………………     Rp xxx

Total koreksi negatif                                                                                 Rp. xxx

 

Penghasilan Kena Pajak menurut fiskal……………………….              Rp xxx

PPh terutang……………………………………………………             Rp xxx

Laba setelah PPh……………………………………….…….               Rp. xxx

 

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

Ø  Pendapatan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

Ø  Biaya/ pengeluaran menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya/ pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi

 

Perbedaan diakui sebagai koreksi negatid apabila:

Ø  Pendapatan menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.

Ø  Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya/ pengeluaran diakui menuruttt fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

Ø  Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

 

F.     ADANYA KERUGIAN FISKAL

o   Perlakuan kerugian dari sisi akuntansi akan mengurangi Laba Ditahan atau modal di tahun terjadinya kerugian.

o   Dari sisi Fiskal, kerugian bisa dikompensasikan ke lima  tahun ke depan setelah tahun terjadinya kerugian.

 

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP badan dab WPOP yang wajib menyelenggarakanpembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

PPh Ps. 21/26 –> PEGAWAI TETAP


Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Sedangkan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Kantor Pos atau BUMN  atau BUMD atau Bank yang ditunjuk Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Sedangkan pelaporan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa ke KPP  atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

 

A.    DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Sedangkan dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 adalah seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Besarnya  PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

  • Rp 15.840.000  untuk diri wajib pajak orang pribadi
  • Rp 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
  • Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:

Ø  Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21, dan

Ø  Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.

  • Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan berikut:

|  Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.

|  Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

|  Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, kecuali bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Sedangkan penghasilan netto dihitung dari seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

|  Biaya jabatan

|  Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang dipersamakan dengan dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghitungan PPh Pasal 21/ 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmata lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21/ 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

B.     TARIF PPH PASAL 21/ 26

Tarif pasal 17 Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00

5%

Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00

15%

Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

25%

Di atas Rp 500.000.000,00

30%

 

Sedangkan tarif yang dikenakan atas PPh pasal 26 adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan penghindaran pajak berganda (P3B).

Tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan kepada WP yang  tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya  dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

      Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

      Saat Terutang

Saat terutang PPh pasal 21 dibagi menjadi 2, yaitu bagi penerima penghasilan dan Pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

 

C.    CARA MENGHITUNG PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP

Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi 2, yaitu:

1.      Perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

2.      Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Perhitungan kembali ini dilakukan pada:

  • Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun.
  • Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhit tahun kelender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

      Perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terleboih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beas siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan olah pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, Iuran JHT, dan/ atau THT yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

  • Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4.
  • Gaji untuk masa sehari dikalikan 26.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat 1  huruf a UU PPh terhadap PhKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/ atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

  • Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau
  • Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.

 

Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah:

a)      Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan repel tersebut (5 bulan)

b)      Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21

c)      PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.

d)     PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.

 

Natura dan/ atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan bukan oleh Wajib Pajak; wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Besarnya PhKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah.

 

Penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

 

 

Gaji Sebulan                                                                        xxx

Tunjangan PPh                                                                    xxx

Tunjangan dan honorarium lainnya                                         xxx

Premi asuransi yg dibayar pemberi kerja                                xxx

Penerm. dlm bentuk natura yg diken. pemot.PPh Ps.21          xxx

Jumlah Penghasilan Bruto                                                                   xxx

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5% x ph. Bruto)                                          xxx

Iuran Pensiun atau Iuran JHT/ THT                                      xxx

Jumlah pengurangan                                                                            (xxx)

Penghasilan netto sebulan                                                                    xxx

Penghitungan PPh Pasal 21

Penghasilan netto setahun                                                                    xxx

PTKP                                                                                                  (xxx)

PhKP setahun                                                                                      xxx

PPh pasal 21 terutang setahun (PhKP x tarif pasal 17)                             xxx

PPh Pasal 21 sebulan                                                                         xxx

 

 

      Perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

Apabila pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, THR, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung sbb:

a.       Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

b.      Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

c.       Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

      Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember

a.       Hitung PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kelender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.

b.      PPh Pasal 21 terutang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterma dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.

c.       Dalam hal jumlahh PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut labih besar dari pada PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalan tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan tersebut, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga jumlah PPh pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan tersebut.

 

      Perhitungan PPh Pasal 26 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Subjek Pajak Luar Negeri

  • Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan Bruto.
  • Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah Subjek Pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

      Bagi pegawai tetap yang dipindahtugaskan dalam Tahun Berjalan

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja, maka dalam perhitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun.

 

Bentuk dan Isi SPT PPh Pasal 21/26

No.

Kode Formulir

Nama Formulir

Keterangan

1.

1721

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/ atau Pasal 26

Dibuat setiap bulan dengan diisi data bulan yang bersangkutan. Kecuali untuk bulan desember pada kolom-kolom tertentu diisi dengan jumlah akumulasi selama setahun.

2.

1721-I

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/ atau Pasal 26 untuk pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

Wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember.

3.

1721-II

Daftar Perubahan Pegawai

Wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/ atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

4.

1721-T

Daftar Pegawai Tetap/ Penerima Pensiun Berkala.

Wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

 

D.    MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 21/ 26

a.       Pemotong Pajak setelah memotong pajak wajib menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi, Kas Negara atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

b.      Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. SPT dibuat rangkap dua, lembar pertama untuk KPP, dan lembar kedua untuk arsip wajib pajak.

c.       Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan baik dimintan maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

d.      Pemotong pajak wajib memberikan Bukti

e.       Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (1721 A1 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun, atau THT/ JHT dan 1721 A2 bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI/ Polri, pejabat negara dan pensiunannya). Formulir ini tidak dipakai sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 oleh Pemotong Pajak.

f.       Pemotong Pajak setelah tahun takwim berakhit berkewajiban melaporkan seluruh penghasilan bruto dan PPh yang terutang/dibayar dalam SPT Masa PPh Pasal 21/ 26 (1721 dan 121-I) bulan Desember tahun yang bersangkutan.

WHAT’S THE PASSION….?????


Kebanyakan orang menganggap bahwa melakukan pekerjaan yang mampu menghasilkan salary besar adalah the best job. But, tidakkah kalian berpikir bahwa ketika kita melakukan pekerjaan di bawah tekanan demi jutaan atau milyaran rupiah.. oh my God…(rasanya tak terbayang deh.. kalo harus rela melakukan sesuatu dengan rasa terpaksa, dihinggapi rasa males tiap hari. Yaaah…..memang sih butuh suatu pengorbanan buat mendapatkan sesuatu, tapi masa’ iya kita harus rela menjalaninya dengan “TEKANAN BATIN” yang tiada henti..So, yang harus dikorbankan adalah “BATIN”… Yang ada malah jadi stress, kurus kering, busung lapar….(eh gak ding…..gak separah itu), gak bisa menikmati hasil jerih payah sendiri…even will be a crazy. //hedeeeh..jangan sampe’ deh…makan nasi masii enak..(eh,,gak Cuma nasi , pake lauk juga..^_^///haha

BUT…Berbeda ketika kita melakukan sesuatu di bidang yang kita suka, Serasa pengen terus ngerjain itu, penasaran dengan hal baru di bidang itu. Bahkan, gak peduli deh berapapun “income” yang di dapat, yang penting adalah ngerasa FUN & HAPPY to do it.

Yuppz….it’s called “the PASSION”. Mungkin ada sebagian dari kalian yang dah tau mengenai what’s the passion and how to find your passion?? Bagi yang belum tau atau mungkin masih bingung gimana cara menemukan passion pada diri sendiri, coba aja renungkan tulisan ini…!!!!!!what????merenung???memahami aja dah cukup lah…..hohoho….

Berdasarkan pengalaman pribadi gue, passion itu adalah semacam BISIKAN KALBU. ((eitsss…..bedain sama bisikan syetan loooh..)). Jadi, passion ini adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu dengan senang hati, tanpa beban ataupun paksaan dan tidak memikirkan berapapun imbalan yang didapatkan. Kalo kata narasumber waktu gue ikutan salah satu seminar di kampus gue dulu, passion is the positive energy that comes from bringing more of you into what you do. Jadi, intinya, benda ini..(eh..bukan benda sih..lebih tepatnya SESUATU..hohoho/// merupakan semacam energy positif (pembawaan lebih) yang mendorong kita melakukan suatu pekerjaan.

Pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki passion itu, baik sadar ato gak..

NAH……these are the main points: seperti apa sih passion itu???

OK…kalian mungkin akan menemukannya ketika:

ü  Kalian penasaran terhadap suatu kerjaan dan itu adalah yang kalian suka (eitss….bedaian sama hobi loh yaaa..exmpl: makan…tidur, renang……

Bukan Cuma pengen ngerjain, tapi lebih kepada bagaimana cara untuk meng-explore-nya lebih dalam.

ü  Kalian gak ngrasa bosen apalagi jenuh buat nglakuin pekerjaan itu.

ü  Sometimes, kalian mungkin bisa mengorbankan hal lain untuk bisa terjun dalam dunia ini, misalnya ngorbanin kesempatan jadi manajer, kadiv, atau mungkin direktur, Cuma untuk jadi staff ato bawahan di kerjaan yang ada unsur passion-mu. Yang jelas, gak mikir untung rugi-nya lah….

ü  Semua kamu lakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa paksaan maupun intervensi dari pihak lain.

ü  Gak ngrasa capek ngerjainnya berpuluh-puluh jam,..yahhh….meskipun kalo ditimbang hasilnya 1 ton lebih berat dari kerjaan sebelumnya,..BUKTiin sendiri deh..hhe..//bawa timbangan kalo perlu.(lebayy……©_®..

ü  Kepikiran teruuus……..gimana caranya mewujudkan passion itu, dengan menggali potensi yang ada pada diri sendiri… yang pasti gak bakal berhenti mikirin itu kalo belum terwujud.

ü  Gak bakal nyerah, berusaha untuk do the best, dan berpikir bahwa tiap hari adalah kesempatan baru yang memberikan peluang, yup…kesempatan untuk dapetin yang terbaik tentang passion itu.

ü  The last but not least, ketika kamu berada pada kerjaan yang merupakan passion-mu, kalian bakal ngrasa penasaran terhadap apa yang bakal terjadi selanjutnya…mungkin bakalan berpikir “kira-kira besok ngapain lagi yah,????,ada hal baru apalagi yahh???Yupzz…yang jelas bikin semangat terus buat menyongsong hari esokk….

So, berdasarkan poin-poin di atas, sudahkah kalian menemukan passion yang ada pada diri kalian???? Basicly, passion adalah sesuatu yang kita sukai & cintai.. we feel interested to do  it.

Esensinya, orang-orang yang bekerja atas passion-nya seringkali merasa puas and feel so excited dengan apa yang dilakukannya…jadi..HIDUP BAKAL TERASA MENYENANGKAN…Kalo kata iklan itu…..LIFE IS NEVER FLAT……hehehe/;;;;@@

 

TAX ACCOUNTING => PENDAPATAN, PENGHASILAN DAN PENJUALAN


PENDAPATAN, PENGHASILAN, DAN PENJUALAN

Menurut IAI (2007) dalam PSAK 23, penghasilan (income) berarti suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sementara itu, menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sehubungan dengan pengakuan penghasilan (pendapatan), dalam praktik terdapat dua kebiasaan sebagai berikut :

  1. Secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu :
    1. Penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penyerahan produk kepada pembeli. Penerimaan uang muka tidak dapat diakui sebagai penghasilan, melainkan dicatat sebagai kewajiban.
    2. Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya.
    3. Imbalan atas penggunaan aset atau sumber ekonomis perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu (accruals) atau pada saat penggunaan aset.
    4. Penghasilan dari penjualan aset selain barang dagangan diakui pada tanggal penjualan.
  2. Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti berikut ini :
    1. Penghasilan diakui pada saat selesainya produksi.

Pendekatan ini diterapkan terhadap produk yang harga dan pemasarannya terjamin, misalnya logam mulia dan produk pertanian yang harganya dijamin oleh Bulog.

  1. Penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi.

Pendekatan ini umumnya dilakukan terhadap proyek konstruksi (dan pemberian jasa) jangka panjang, dengan mendasarkan kepada persentase penyelesaian pekerjaan yang dapat dihitung dari biaya (cost to cost approach) atau penyelesaian fisik (physical output approach).

  1. Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima.

Pendekatan ini umumnya dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan transaksi dalam frekuensi yang cukup tinggi.

  1. Penjualan konsinyasi.

Penyerahan barang dalam penjualan konsinyasi belum dapat diterapkan sebagai penjualan yang menambah penghasilan. Penghasilan dari konsinyasi baru dicatat jika consignce (penitip) telah melakukan penjualan dan melaporkan hasil penjualan tersebut. Barang yang belum terjual, masih dicatat sebagai persediaan.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, UU Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh WP, apakah berdasarkan akrual atau kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima.

µ  PENGHASILAN OBJEK PAJAK

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

  1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  2. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
  3. laba usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
    6. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
    7. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
    8. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
    9. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
    10. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    11. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
    12. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
    13. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
    14. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
    15. premi asuransi;
    16. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
    17. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
    18. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
    19. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
    20. surplus Bank Indonesia.

µ  PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

Sementara itu, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

  1. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

  1. warisan;
  2. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  3. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  4. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
  5. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
    3. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
    4. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
    5. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
    6. dihapus;
    7. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
      1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
      2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
      3. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
      4. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
      5. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,   yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

 

µ  PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun.

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 atas :

  1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  2. penghasilan berupa hadiah undian;
  3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
  5. penghasilan tertentu lainnya.

pengenaan pajaknya diatur dengan PP.

Berikut ini merupakan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final disertai PP yang mengaturnya :

  1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sesuai dengan PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang mulai berlaku 1 Januari 2001, menetapkan pengenaan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikasi Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
    1. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
    2. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, terhadap WP dalam negeri.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan terhadap :

  1. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  2. bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
  3. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
  4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
  5. Penghasilan dari transaksi bunga obligasi sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Yang dimaksud dengan obligasi adalah surat utang dan Surat Utang Negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara itu, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WP berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final, kecuali bagi WP tertentu yaitu :

  1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Besarnya PPh adalah sebagai berikut :

  1. bunga dari obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar :

1)      15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan

2)      20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT;

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

  1. diskonto dari obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar :

1)      15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan

2)      20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT;

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

  1. diskonto obligasi tanpa bunga (non-interest bearing debt securities) sebesar :

1)      15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan

2)      20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT;

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

  1. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan Lembaga Keuangan sebesar :

1)      0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

2)      5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

3)      15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pengecualian dari pemotongan PPh final, apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah WP Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh :

  1. penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau
  2. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.
  3. Penghasilan dari transaksi bunga simpanan koperasi sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Yang dimaksud dengan penghasilan bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga sismpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Tetapi tidak termasuk bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final. Besarnya PPh adalah sebagai berikut :

  1. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan; atau
  2. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan.

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong PPh yang bersifat final pada saat pembayaran.

  1. Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

«  Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto;

«  Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

«  Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

  1. Transaksi Saham di Bursa Efek

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui pedagang perantara efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham pada tanggal 20 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 25 bulan berikutnya.

Tambahan Pajak Penghasilan untuk transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai jual saham.

Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang  Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum perdana (“initial public offering”) menjadi efektif.

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana.

  • Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri (PP no 14 Tahun 1997).

«  Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan  Pemerintah ini ditetapkan;

«  Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.”

  1. Transaksi Obligasi di Bursa Efek.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa keuntungan modal (capital gain), bunga dan atau diskonto yang berasal dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan atau yang dilaporkan di bursa efek, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pengecualian:

«  Bank Wajib Pajak dalam negeri dan cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia;

«  Dana pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

«  Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Pemotongan dilakukan oleh :

«  Penerbit obligasi (emiten) pada saat emisi perdana obligasi tanpa bunga (zero coupon bond);

«  Penerbit obligasi pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;

«  Bank Wajib Pajak dalam negeri, cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, Dana Pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal, pada saat perolehan obligasi berbunga atas bunga berjalan yang diperoleh selama masa kepemilikan oleh penjual obligasi;

«  Penyelenggara bursa pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek.

Tarif Pajak :

«  15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

«  20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan berupa keuntungan modal (capital gain), bunga dan atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemilik obligasi pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek adalah sebesar 0,03 % (tiga perseratus persen) dari nilai transaksi.

  1. Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Kep. Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep- 227/Pj/2002).

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Jumlah bruto nilai persewaan merupakan Semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

  1. Penghasilan Pengalihan Hak atau Tanah dan atau Bangunan

Dikenakan PPh Final sebesar 5% dari Jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan dan NJOP tanah dan bangunan). Dengan syarat Jumlah Bruto Nilai Pengalihan lebih dari 60 juta.

  1. Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi SE‑13/PJ.42/2002.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif Pajak :

«  2% dari bruto untuk pelaksanaan konstruksi

«  4% dari bruto untuk jasa perencanaan konstruksi

«  4% dari bruto untuk jasa pengawasan konstruksi

Pajak dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa.

  1. Usaha real estate (PPh final sebesar 5%, kecuali untuk RSS 1%).
  2. Transaksi penjualan saham (pengalihan) oleh modal ventura.
  3. Penghasilan dari dividen yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2009, dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final. Pengenaan PPh dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
  4. Penghasilan dari jasa maklon internasional, sesuai dengan KMK Nomor 543 Tahun 2002, dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 2,1%.
  5. Penghasilan dari penerbangan dalam/luar negeri, dan pelayaran dalam/luar negeri sesuai dengan KMK Nomor 417 Tahun 1996, dikenakan PPh final sebesar 2,64% dari peredaran bruto untuk penerbangan dan pelayaran luar negeri. Sementara itu, untuk penghasilan dari penerbangan dan pelayaran dalam negeri masing-masing adalah 1,2% dan 1,8% dari peredaran bruto (KMK Nomor 416 dan 475 Tahun1996).
  6. Penjualan bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas untuk penyalur/agen Pertamina sebesar 0,3% (Kep Nomor 417 Tahun 2001).

µ  BEBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN NON-PAJAK PENGHASILAN

  1. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bersifat final tersebut tidak boleh digabungkan dengan biaya yang timbul atas penghailan lain yang dikenakan tarif umum. Dengan kata lain, biaya tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

  1. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya secara fiscal, maka pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

PERILAKU BIAYA AKTIVITAS


PERILAKU BIAYA DAN MODEL PENGGUNAAN SUMBER DAYA

 

A.    DASAR-DASAR PERILAKU BIAYA

Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara yaitu:

  1. 1. Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Rentang yang relevan adalah rentang output di mana asumsi hubungan biaya/output berlaku.

Contoh: biaya listrik, biaya penyusutan, biaya sewa gedung

2. Biaya variabel

Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output,

Rumus total biaya variabel = biaya variabel per unit x jumlah unit

Contoh : biaya bahan baku

3. Biaya campuran

Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contoh : gaji dan bonus penjualan untuk bagian marketing.

Rumus total biaya = biaya tetap + total biaya variable

Untuk dapat mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilakunya maka diperlukan berbagai pertimbangan atas dasar:

1. Waktu

Menentukan apakah suatu biaya merupakan biaya tetap atau biaya variable bergantung pada batasan waktu, tetapi batasan ini bersifat subjektif, tergantung dari prespektif tiap-tiap manajer. Dalam ilmu ekonomi dalam jangka panjang semua biaya merupakan biaya variabel sedangkan dalam jangka pendek minimal ada satu biaya tetap.

Contoh : perbedaan perspektif manajemen terhadap biaya tenaga kerja, ada yang memandang sebagai biaya variabel karena dapat memberhentikan dan mempekerjakan karyawan sesuai dengan kenaikan atau penurunan output. Tetapi ada juga yang dipandang sebagai biaya tetap karena adanya kontrak yang membuat pihak manajemen tidak bias seenaknya memberhentikan karyawan.

2. Sumber daya dan ukuran output

Setiap aktivitas memerlukan sumber daya, sumber daya ini kemudian digabungkan dan diolah untuk menghasilkan output. Salah satu bentuk untuk mengukur output adalah frekuensi dilakukannya aktivitas tersebut. Semakin sering frekuensi melakukan aktivitas, semakin besar pula biayanya.

Istilah lain untuk pengukuran output adalah penggerak. Untuk dapat memahami perilaku biaya perlu menentukan aktivitas yang dilakukan dan penggerak yang terkait, yang  berfungsi sebagai pengukur kapasitas atau penggerak aktivitas. Penggerak aktivitas ini dibagi menjadi:

¶  Penggerak tingkat produksi (tingkat unit) adalah perubahan dalam biaya ketika unit yang diproduksi berubah. Contoh: biaya pemakaian bahan baku.

¶  Penggerak tingkat non unit adalah perubahan dalam biaya ketika factor-faktor lain selain unit berubah. Contoh: biaya penyusutan mesin

 

B. AKTIVITAS, PENGGUNAAN SUMBER DAYA, DAN PERILAKU BIAYA

Kapasitas adalah kemampuan actual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Berapa banyaknya kapasitas tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis (practical capacity). Kadang-kadang terjadi kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui kelebihan kapasitas yang mempengaruhi perilaku biaya penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat.

  1. 1. Sumber daya fleksibel yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Karena biaya sumber daya yang dipasok ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan, jumlah biaya sumber daya naik ketika permintaan untuk sumber daya tersebut naik. Oleh karena itu biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variable. Contoh : biaya bahan baku
  2. 2. Sumber daya terikat yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Oleh karena itu sumber daya terikat merupakan biaya tetap. Contoh : gedung. Dalam jangka yang lebih pendek dikenal dengan biaya diskresi, biaya ini terjadi karena adanya perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek. Contoh : biaya iklan.

Perilaku Biaya Bertahap

Dalam pembahasan perilaku biaya perilaku biaya diasumsikan bahwa biaya bersifat kontinyu, padahal dalam kenyataannya fungsi biaya tidaklah kontinyu yang dikenal dengan fungsi biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang output tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi dimana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang output yang sama. Lebar dari tiap tahap menunjukkan rentang output yang mengharuskan diperolehnya sumber daya tersebut, sedangkan penilaian rentang juga bersifat subjektif. Rentang yang sempit akan menjadi biaya variabel, sedangkan rentang yang lebar merupakan biaya tetap.

Implikasi-implikasi untuk Pengendalian dan Pengambilan Keputusan

Model berdasarkan aktivitas yang diuraikan di atas dapat memperbaiki pengendalian manajerial dan pengambilan keputusan. System pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Model penggunaan sumber daya berdasarkan aktivitas juga memungkinkan para manajer untuk menghitung perubahan pasokan dan permintaan sumber daya yang disebabkan oleh implementasi keputusan untuk membuat atau membeli peralatan, menerima atau menolak pesanan khusus, dan mempertahankan atau menghilangkan lini produk. Selain itu, model tersebut juga akan memperkuat beberapa model pengambilan keputusan akuntansi manajemen tradisional.

 

C. METODE-METODE UNTUK MEMISAHKAN BIAYA CAMPURAN KE DALAM KOMPONEN-KOMPONEN TETAP DAN VARIABEL

Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya campuran perlu dipisahkan ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada tiga metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel., yaitu metode tinggi rendah, metode scatterplot, dan metode kuadrat terkecil. Masing-masing metode menggunakan asumsi hubungan linear.

1. Metode Tinggi Rendah

Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (titik tinggi dan rendah) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi di definisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah di definisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah.

Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut:

Biaya variabel per unit = perubahan biaya / perubahan output

Biaya variabel per unit =   (biaya tinggi – biaya rendah)

(output tinggi – output  rendah)

Biaya tetap = biaya total titik tinggi – (biaya variabel per unit x output tinggi)

Biaya tetap = biaya total titik rendah (biaya variabel per unit x output rendah)

 

2. Metode Scatterplot

Metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatterplot adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan aktivitas dapat dilihat. Plot ini disebut dengan grafik scatter. Grafik scatter memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut. Keunggulan signifikan metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya kriteria objektif untuk memilih garis terbaik.

3. Metode Kuadrat Terkecil

Kedekatan setiap titik pada garis dapat diukur dengan jarak vertikal titik dari garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Untuk titik 5, biaya yang diprediksi adalah 5*, dan deviasinya adalah jarak antara titik 5 dan 5* (jarak dari titik ke garis).

Metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif.  Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baik garisnya. Garis yang lebih mendekati titik disbanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil.

Penggunaan Program Regresi

Langkah pertama dalam penggunaan computer untuk menghitung koefisien regresi adalah memasukkan data. Selanjutkan jalankan regresi, dalam Excel fungsi regresi terdapat dalam menu “tools”, kemudian pilih “add in” dan tambahkan “data analysis” klik dan pilih “regression”. Ketika layar regression muncul, kita dapat memberitahu letak variabel terikat dan bebas. Terakhir beri perintah pada computer di mana meletakkan output.

 

D. KEANDALAN RUMUS BIAYA

Kegunaan utama yaitu terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan.

R Kuadrat – Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah persentase variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of fit. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, semakin bak garisnya. Karena koefisien determinasi tersebut merupakan persentase variabilitas yang dijelaskan, nilainya berkisar antara 0-1.

Tidak ada batasan yang jelas untuk koefisien determinasi yang baik dan buruk. Yang pasti, semakin dekat R kuadrat ke-1, semakin baik garisnya.

Koefisien Korelasi

Ukuran alternatif untuk goodness of fit adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi. Karena akar dapat bernilai negatif, nilai koefisien korelasinya dapat berkisar antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak menuju arah yang sama dan terdapat korelasi positif. Korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Di lain pihak, jika koefisien korelasinya negatif, maka kedua variabel bergerak menuju arah yang dapat diprediksi, tetapi berlawanan arah. Korelasi negatif sempurna akan menghasilakan koefisien korelasi sebesar -1. Nilai koefisien yang mendekati nol mengidentifikasi tidak adanya korelasi

 

E. REGRESI BERGANDA

Regresi berganda (multiple regresssion) adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas.

 

F. PENILAIAN MANAJERIAL

Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Daya tarik dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Sebelum memilih metode ini, manajemen berupaya memastikan sebagian besar biaya adalah variabel atau tetap dan keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pengklasifikasian biaya.

Kemungkinan lain adalah manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Sebagai contoh, suatu pabrik dapat memasukkan pembayaran sewa mesinn fotokopi dalam satu akun dan biaya kertas dan tinta ke akun lainnya. Dengan demikian, akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya, dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian, komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih data biaya/ volume. Hal ini memiliki keunggulan akuntansi untuk biaya campuran, tetapi rentan terhadap jenis kesalahan, yaitu manajemen mungkin saja salah dalam penilaiannya.

Kemungkinan terakhir adalah manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik.

Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Akan tetapi, kesalahan akan terjadi jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang baik. Oleh karena itu, mempertimbangkan pengalaman manajer, potens kesalahan, dan pengaruh pertimbangan yang salah terhadap keputusan terkait merupakan hal yang penting.

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK


ETIKA PROFESIONAL

PENGERTIAN ETIKA PROFESIONAL

Etika secara garis besar disebut dengan serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral agar kehidupan masyarakat dapat berjalan secara teratur. Alasan diperlukannya etika bagi kehidupan profesional adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi. Begitu pula dengan seorang auditor yang harus memenuhi etika profesinya sehingga ia dapat memberikan keterpercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang telah dilakukannya khususnya bagi para pengguna laporan keuangan.

Salah satu hal yang membedakan sifat setiap profesi adalah adanya kode perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya. Etika Profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prisip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Etika Profesional adalah suatu serangkaian prinsip perilaku orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis.

KOMPOSISI KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kode Etik Profesi adalah suatu tatanan moral yang disepakati bersama dalam suatu profesi. Kode Etik yang dimiliki oleh IAI dinamakan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Kode Etik IAI sebagaimana ditetapkan dalam Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari:

  1. Prinsip Etika, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.
  2. Aturan Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.
  3. Interpretasi Aturan Etika, dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Prinsip-Prinsip Etika

Kode Etik IAI memuat delapan prinsip etika sbb:

  1. Tanggungjawab profesi

  2. Kepentingan Publik

  3. Integritas

  4. Obyektivitas

  5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

  6. Kerahasiaan

  7. Perilaku profesional

  8. Standar teknis

      • Prinsip Pertama-Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Anggota harus bertanggungjawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka, dalam hal ini adalah klien, dan semua anggota harus bekerja sama untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Intinya, anggota harus senantiasa menerapkan keprofesionalan dalam melaksanakan pekerjaannya.

      • Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

Objektivitas dan integritas akuntan akan mempengaruhi berjalannya fungsi bisnis. Oleh karena itu, profesi akuntan harus menjaga sikap, tingkah laku, dan kepercayaan masyarakat akuntan dalam melayani kepentingan publik serta dulakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten terhadap Prinsip Etika Profesi. Di samping itu, anggota harus menunjukkan dedikasi yang tinggi, artinya berusaha membuat prestasi yang baik tugas den pekerjaan atas profesinya. Tanggungjawab akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi klien, artinya seorang akuntan harus memperhatikan kepentingan publik, dengan cara memberikan solusi maupun saran yang demi kebaikan kepentingan umum/ publik.

      • Prinsip Ketiga – Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas menuntut seseorang bersikap jujur dengan tidak merugikan klien, artinya berusaha mengutamakan kebenaran dan keadilan denga mengikuti prinsip obyektivitas dan konservatisme profesional.

      • Prinsip Keempat – Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari pengaruh pihak lain dalam segala bentuk jasa dan tingkat kapasitas yang dilakukannya. Dalam menjalankan profesinya, anggota harus memperhatikan tekanan yang timbul yang mungkin menghambat obyektivitasnya, hubungan yang memberikan kesan negatif/ prasangka, serta penerapan prinsip obyektivitas dari anggota-anggota yang terlibat.

      • Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

Kehati-hatian artinya merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan ketekunan adalah pemenuhan tanggungjawab untuk memberikan jasa dengan segera, berhati-hati, dan sempurna sesuai standar teknis dan etika yang berlaku. Di samping itu, anggota menggunakan kompetensi yang diperolehnya dari pendidikan dan pengalaman, agar dapat memberikan jasa dengan kualitas yang tinggi. Kopmpetensi profesional dibagi 2 fase terpisah:

  • Pencapaian Kompetensi Profesional, (standar pendidikan&pengalaman)
  • Pemeliharaan Kompetensi Profesional, (menjaga dan meningkatkan kemampuan)
      • Prinsip Keenam – Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informas iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya

Anggota harus menghormati kerahasiaan informasi klien yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Termasuk orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan profesinya juga harus menjaga kerahasiaan tersebut dengan tidak mengungkapan kepada publik, kecuali dalam keadaan lain, misalnya adanya persetujuan klien, tuntutan hukum, atau karena adanya kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkannya.

      • Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi:

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. Yang dimaksud dengan mendiskreditkan profesi di sini adalah hal-hal yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan profesi yang bersangkutan

      • Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

ATURAN ETIKA-KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Definisi/Pengertian

  1. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI – KAP atau KAP tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.
  2. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  3. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
  4. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.
  5. Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.
  6. Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.
  7. Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf professional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.
  8. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik.
  9. Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Isi lengkap Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik adalah sbb:

      • 100. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

101. Independensi.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).

102. Integritas dan Objektivitas.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

      • 200. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI.

201. Standar Umum.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

  1. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

  2. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

  3. Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

  4. Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

202. Kepatuhan terhadap Standar.

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

203. Prinsip-Prinsip Akuntansi.

Anggota KAP tidak diperkenankan:

  1. menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau

  2. menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

      • 300. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN

301. Informasi Klien yang Rahasia.

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :

  1. membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi

  2. mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku

  3. melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau

  4. menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

302. Fee Profesional.

    1. Besaran Fee

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

  1. Fee Kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

      • 400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

401. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402. Komunikasi antar akuntan publik.

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

403 Perikatan Atestasi

Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

      • 500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN

501. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

502. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

503. Komisi dan Fee Referal.

  1. Komisi

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

  1. Fee Referal (Rujukan).

Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP.

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Jusup, Al Haryono, 2005, Pengauditan I. Yogyakarta:STIE YKPN.
  2. Munawir H.S, 1995. Auditing Modern. Yogyakarta:BPFE.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.