PENDAPATAN, PENGHASILAN, DAN PENJUALAN

Menurut IAI (2007) dalam PSAK 23, penghasilan (income) berarti suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sementara itu, menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sehubungan dengan pengakuan penghasilan (pendapatan), dalam praktik terdapat dua kebiasaan sebagai berikut :

  1. Secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu :
    1. Penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penyerahan produk kepada pembeli. Penerimaan uang muka tidak dapat diakui sebagai penghasilan, melainkan dicatat sebagai kewajiban.
    2. Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya.
    3. Imbalan atas penggunaan aset atau sumber ekonomis perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu (accruals) atau pada saat penggunaan aset.
    4. Penghasilan dari penjualan aset selain barang dagangan diakui pada tanggal penjualan.
  2. Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti berikut ini :
    1. Penghasilan diakui pada saat selesainya produksi.

Pendekatan ini diterapkan terhadap produk yang harga dan pemasarannya terjamin, misalnya logam mulia dan produk pertanian yang harganya dijamin oleh Bulog.

  1. Penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi.

Pendekatan ini umumnya dilakukan terhadap proyek konstruksi (dan pemberian jasa) jangka panjang, dengan mendasarkan kepada persentase penyelesaian pekerjaan yang dapat dihitung dari biaya (cost to cost approach) atau penyelesaian fisik (physical output approach).

  1. Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima.

Pendekatan ini umumnya dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan transaksi dalam frekuensi yang cukup tinggi.

  1. Penjualan konsinyasi.

Penyerahan barang dalam penjualan konsinyasi belum dapat diterapkan sebagai penjualan yang menambah penghasilan. Penghasilan dari konsinyasi baru dicatat jika consignce (penitip) telah melakukan penjualan dan melaporkan hasil penjualan tersebut. Barang yang belum terjual, masih dicatat sebagai persediaan.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, UU Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh WP, apakah berdasarkan akrual atau kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima.

µ  PENGHASILAN OBJEK PAJAK

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

  1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  2. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
  3. laba usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
    6. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
    7. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
    8. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
    9. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
    10. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    11. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
    12. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
    13. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
    14. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
    15. premi asuransi;
    16. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
    17. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
    18. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
    19. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
    20. surplus Bank Indonesia.

µ  PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

Sementara itu, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

  1. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

  1. warisan;
  2. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  3. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  4. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
  5. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
    3. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
    4. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
    5. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
    6. dihapus;
    7. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
      1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
      2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
      3. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
      4. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
      5. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,   yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

 

µ  PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun.

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 atas :

  1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  2. penghasilan berupa hadiah undian;
  3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
  5. penghasilan tertentu lainnya.

pengenaan pajaknya diatur dengan PP.

Berikut ini merupakan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final disertai PP yang mengaturnya :

  1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sesuai dengan PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang mulai berlaku 1 Januari 2001, menetapkan pengenaan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikasi Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
    1. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
    2. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, terhadap WP dalam negeri.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan terhadap :

  1. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  2. bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
  3. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
  4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
  5. Penghasilan dari transaksi bunga obligasi sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Yang dimaksud dengan obligasi adalah surat utang dan Surat Utang Negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara itu, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WP berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final, kecuali bagi WP tertentu yaitu :

  1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Besarnya PPh adalah sebagai berikut :

  1. bunga dari obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar :

1)      15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan

2)      20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT;

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

  1. diskonto dari obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar :

1)      15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan

2)      20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT;

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

  1. diskonto obligasi tanpa bunga (non-interest bearing debt securities) sebesar :

1)      15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan

2)      20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT;

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

  1. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan Lembaga Keuangan sebesar :

1)      0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

2)      5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

3)      15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pengecualian dari pemotongan PPh final, apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah WP Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh :

  1. penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau
  2. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.
  3. Penghasilan dari transaksi bunga simpanan koperasi sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Yang dimaksud dengan penghasilan bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga sismpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Tetapi tidak termasuk bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final. Besarnya PPh adalah sebagai berikut :

  1. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan; atau
  2. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan.

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong PPh yang bersifat final pada saat pembayaran.

  1. Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

«  Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto;

«  Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

«  Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

  1. Transaksi Saham di Bursa Efek

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui pedagang perantara efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham pada tanggal 20 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 25 bulan berikutnya.

Tambahan Pajak Penghasilan untuk transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai jual saham.

Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang  Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum perdana (“initial public offering”) menjadi efektif.

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana.

  • Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri (PP no 14 Tahun 1997).

«  Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan  Pemerintah ini ditetapkan;

«  Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.”

  1. Transaksi Obligasi di Bursa Efek.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa keuntungan modal (capital gain), bunga dan atau diskonto yang berasal dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan atau yang dilaporkan di bursa efek, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pengecualian:

«  Bank Wajib Pajak dalam negeri dan cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia;

«  Dana pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

«  Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Pemotongan dilakukan oleh :

«  Penerbit obligasi (emiten) pada saat emisi perdana obligasi tanpa bunga (zero coupon bond);

«  Penerbit obligasi pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;

«  Bank Wajib Pajak dalam negeri, cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, Dana Pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal, pada saat perolehan obligasi berbunga atas bunga berjalan yang diperoleh selama masa kepemilikan oleh penjual obligasi;

«  Penyelenggara bursa pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek.

Tarif Pajak :

«  15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

«  20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan berupa keuntungan modal (capital gain), bunga dan atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemilik obligasi pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek adalah sebesar 0,03 % (tiga perseratus persen) dari nilai transaksi.

  1. Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Kep. Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep- 227/Pj/2002).

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Jumlah bruto nilai persewaan merupakan Semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

  1. Penghasilan Pengalihan Hak atau Tanah dan atau Bangunan

Dikenakan PPh Final sebesar 5% dari Jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan dan NJOP tanah dan bangunan). Dengan syarat Jumlah Bruto Nilai Pengalihan lebih dari 60 juta.

  1. Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi SE‑13/PJ.42/2002.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif Pajak :

«  2% dari bruto untuk pelaksanaan konstruksi

«  4% dari bruto untuk jasa perencanaan konstruksi

«  4% dari bruto untuk jasa pengawasan konstruksi

Pajak dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa.

  1. Usaha real estate (PPh final sebesar 5%, kecuali untuk RSS 1%).
  2. Transaksi penjualan saham (pengalihan) oleh modal ventura.
  3. Penghasilan dari dividen yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2009, dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final. Pengenaan PPh dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
  4. Penghasilan dari jasa maklon internasional, sesuai dengan KMK Nomor 543 Tahun 2002, dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 2,1%.
  5. Penghasilan dari penerbangan dalam/luar negeri, dan pelayaran dalam/luar negeri sesuai dengan KMK Nomor 417 Tahun 1996, dikenakan PPh final sebesar 2,64% dari peredaran bruto untuk penerbangan dan pelayaran luar negeri. Sementara itu, untuk penghasilan dari penerbangan dan pelayaran dalam negeri masing-masing adalah 1,2% dan 1,8% dari peredaran bruto (KMK Nomor 416 dan 475 Tahun1996).
  6. Penjualan bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas untuk penyalur/agen Pertamina sebesar 0,3% (Kep Nomor 417 Tahun 2001).

µ  BEBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN NON-PAJAK PENGHASILAN

  1. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bersifat final tersebut tidak boleh digabungkan dengan biaya yang timbul atas penghailan lain yang dikenakan tarif umum. Dengan kata lain, biaya tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

  1. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya secara fiscal, maka pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.