Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Sedangkan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Kantor Pos atau BUMN  atau BUMD atau Bank yang ditunjuk Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Sedangkan pelaporan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa ke KPP  atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

 

A.    DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Sedangkan dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 adalah seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Besarnya  PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

  • Rp 15.840.000  untuk diri wajib pajak orang pribadi
  • Rp 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
  • Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:

Ø  Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21, dan

Ø  Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.

  • Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan berikut:

|  Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.

|  Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

|  Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, kecuali bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Sedangkan penghasilan netto dihitung dari seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

|  Biaya jabatan

|  Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang dipersamakan dengan dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghitungan PPh Pasal 21/ 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmata lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21/ 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

B.     TARIF PPH PASAL 21/ 26

Tarif pasal 17 Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00

5%

Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00

15%

Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

25%

Di atas Rp 500.000.000,00

30%

 

Sedangkan tarif yang dikenakan atas PPh pasal 26 adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan penghindaran pajak berganda (P3B).

Tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan kepada WP yang  tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya  dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

      Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

      Saat Terutang

Saat terutang PPh pasal 21 dibagi menjadi 2, yaitu bagi penerima penghasilan dan Pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

 

C.    CARA MENGHITUNG PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP

Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi 2, yaitu:

1.      Perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

2.      Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Perhitungan kembali ini dilakukan pada:

  • Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun.
  • Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhit tahun kelender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

      Perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terleboih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beas siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan olah pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, Iuran JHT, dan/ atau THT yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

  • Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4.
  • Gaji untuk masa sehari dikalikan 26.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat 1  huruf a UU PPh terhadap PhKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/ atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

  • Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau
  • Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.

 

Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah:

a)      Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan repel tersebut (5 bulan)

b)      Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21

c)      PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.

d)     PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.

 

Natura dan/ atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan bukan oleh Wajib Pajak; wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Besarnya PhKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah.

 

Penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

 

 

Gaji Sebulan                                                                        xxx

Tunjangan PPh                                                                    xxx

Tunjangan dan honorarium lainnya                                         xxx

Premi asuransi yg dibayar pemberi kerja                                xxx

Penerm. dlm bentuk natura yg diken. pemot.PPh Ps.21          xxx

Jumlah Penghasilan Bruto                                                                   xxx

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5% x ph. Bruto)                                          xxx

Iuran Pensiun atau Iuran JHT/ THT                                      xxx

Jumlah pengurangan                                                                            (xxx)

Penghasilan netto sebulan                                                                    xxx

Penghitungan PPh Pasal 21

Penghasilan netto setahun                                                                    xxx

PTKP                                                                                                  (xxx)

PhKP setahun                                                                                      xxx

PPh pasal 21 terutang setahun (PhKP x tarif pasal 17)                             xxx

PPh Pasal 21 sebulan                                                                         xxx

 

 

      Perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

Apabila pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, THR, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung sbb:

a.       Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

b.      Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

c.       Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

      Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember

a.       Hitung PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kelender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.

b.      PPh Pasal 21 terutang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterma dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.

c.       Dalam hal jumlahh PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut labih besar dari pada PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalan tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan tersebut, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga jumlah PPh pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan tersebut.

 

      Perhitungan PPh Pasal 26 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Subjek Pajak Luar Negeri

  • Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan Bruto.
  • Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah Subjek Pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

      Bagi pegawai tetap yang dipindahtugaskan dalam Tahun Berjalan

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja, maka dalam perhitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun.

 

Bentuk dan Isi SPT PPh Pasal 21/26

No.

Kode Formulir

Nama Formulir

Keterangan

1.

1721

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/ atau Pasal 26

Dibuat setiap bulan dengan diisi data bulan yang bersangkutan. Kecuali untuk bulan desember pada kolom-kolom tertentu diisi dengan jumlah akumulasi selama setahun.

2.

1721-I

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/ atau Pasal 26 untuk pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

Wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember.

3.

1721-II

Daftar Perubahan Pegawai

Wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/ atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

4.

1721-T

Daftar Pegawai Tetap/ Penerima Pensiun Berkala.

Wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

 

D.    MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 21/ 26

a.       Pemotong Pajak setelah memotong pajak wajib menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi, Kas Negara atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

b.      Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. SPT dibuat rangkap dua, lembar pertama untuk KPP, dan lembar kedua untuk arsip wajib pajak.

c.       Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan baik dimintan maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

d.      Pemotong pajak wajib memberikan Bukti

e.       Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (1721 A1 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun, atau THT/ JHT dan 1721 A2 bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI/ Polri, pejabat negara dan pensiunannya). Formulir ini tidak dipakai sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 oleh Pemotong Pajak.

f.       Pemotong Pajak setelah tahun takwim berakhit berkewajiban melaporkan seluruh penghasilan bruto dan PPh yang terutang/dibayar dalam SPT Masa PPh Pasal 21/ 26 (1721 dan 121-I) bulan Desember tahun yang bersangkutan.